Posted by  |
| Anggota DPRD Sigi, Budi Luhur Larengi |
Menurut Anggota DPRD Sigi, Budi Luhur Larengi, masyarakat menginginkan, khususnya yang sudah membangun rumahnya yang rusak akibat gempa lalu, agar dalam penyaluran nantinya diberi dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk bahan bangunan.
"Masyarakat yang sudah membangun rumahnya, mereka minta untuk di uangkan saja, tapi petugas yang ditunjuk dalam penyaluran itu bertahan juga dengan juknis yang sudah ditetapkan itu," terang Budi Luhur.
Persoalan ini lah lanjut Budi Luhur menginisiatif DPRD Sigi untuk membentuk tim yang akan berangkat ke Kementrian PUPR dan BPBD pusat, tujuannya mengkonsultasikan langsung penyaluran dana stimulan, agar bisa di salurkan seperti keinginan masyarakat tersebut. Terkecuali kata dia, yang membangun di zona merah.
"BPBD Kabupaten Sigi sebagai instansi yang menangani penyaluran dana stimulan, tidak dapat berbuat apa-apa, sebab mereka juga berpatokan dengan Juklak dan Juknis penyaluran dana stimulan yang diberikan pemerintah pusat," terangnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Sigi, Moh. Rizal Intjenae, yang akan memimpin langsung tim tersebut menambahkan, tim bentukan DPRD ini akan didampingi pihak BPBD dan Dinas PUPR Kabupaten Sigi.
“ Bersama dengan beberapa komisi nantinya ke jakarta itu hanya untuk mempertanyakan supaya persoalan ini tidak simpang siur di masyarakat. Diketahui bahwa dana stimulan ini 50 juta untuk rusak berat, 25 juta rusak sedang dan 10 untuk rusak ringan," sebut Moh Rizal Intjenae.
" Jadi laporan masyarakat yang masuk ke kami itu agar mereka yang sudah membangun rumah mereka itu agar diberi uang saja, tidak usa berupa bahan bangunan, olehnya sebagai perwakilan masyarakat kami harus jembatani ini," tambahnya. (Ardi)
Emoticon