Posted by 
LENTERAMERAHNEWS, SIDRAP--Maraknya soroton terkait Sistim Zonasi yang diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 direspon wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, H.Syahruddin Alrif.
Menurutnya, sekolah harus bijak menjalankan sebuah program. Ada hal-hal yang harus menjadi pertimbangan seperi infrastruktur sekolah, geografis dan jumlah guru.
"Intinya pendidikan itu bukan pemaksaan kehendak tapi harus mengedukasi dan tidak boleh mempersulit," ucapnya.
Menurut sekretaris Partai Nasdem Sulsel ini, sistim Zonasi yang telah memasuki tahun ketiga penerapannya telah dilakukan kajian mendalam oleh Kemendiknas dan sudah berlangsung lama di beberapa negara maju dengan tujuan menjawab keresahan orang tua peserta didik terhadap ketidak merataan pelayanan pendidikan di sekolah negeri.
Sebelumnya Sekolah unggulan diperuntukkan bagi anak pintar yang didominasi anak pejabat dan orang berduit. Dengan sistim zonasi keluhan itu tidak ada lagi. Pintar, kurang pintar, anak pejabat, anak orang kaya dan anak yang kurang beruntung secara ekonomi bisa sekolah di tempat atau sekolah negeri yang sama.
"Sejatinya memang harus seperti itu, sekolah negeri tidak membuat tabir satu sama lain," ujar Anak mudana Sulsel ini.
Kepada orang tua calon peserta didik, Sahar, demikian sapaan akrab mantan Ketua Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Sulsel ini kerab disapa, berpesan jika ada sekolah yang mempersulit anaknya saat pendaftaran kiranya tidak sungkan untuk menyampaikan ke wakil rakyat, dirinya bersedia untuk mengkomunikasikan.
"Bahkan jika ada hal yang dianggap menyimpan dari PPBD, bisa laporkan ke ombudsman," ujar Sahar, saat pulang melayat di rumah salah satu masyarakat di Rappang Sidrap. (aris)
Emoticon