Ebas Siap Legowo Apabila SK Ditarik Pengurus PWI Provinsi

Sidrap, lenteramerahnews.co.id -- Ketua PWI Sidrap dan Enrekang, Edy Basri angkat bicara terkait adanya surat permintaan PWI Pusat ke PWI Sulsel untuk menarik Surat Keputusan (SK) pengangkatan dirinya selaku ketua PWI Sidrap dan Enrekang

Pernyataan itu disampaikan langsung Edy Basri, Selasa, 19 Mei 2020,  menanggapi kemelut yang terjadi pasca dirinya terpilih secara aklamasi pada Konferensi Perwakilan (Konferkab) PWI Sidrap dan Enrekang yang berlangsung Desember 2019 lalu.

"Sebagai kader yang baik, tentu kita di daerah harus mengikuti apapun yang diputuskan oleh pusat dan provinsi. Bahkan seandainya hari inipun SK dinyatakan ditarik, maka hari ini pula kita nyatakan diterima," kata Edy Basri

Dikatakan, sikap legowo untuk menerima apapun keputusan pengurus provinsi tersebut, karena Edy Basri tak ingin kepengurusan PWI Sidrap dan Enrekang yang sementara ini dipercayakan kepada dirinya terus menerus menjadi polemik.

"Agar tidak menjadi polemik lagi, maka inilah jalan terbaik yang harus ditempuh. Untuk apa juga kami jalankan kepengurusan ini jika pada akhirnya terus dipermasalahkan. Kan tidak mungkin kita bekerja tenang kalau selalu ribut, jadi sudahlah, saya dan rekan-rekan legowo," kata Ebas sapaan akrab Edy Basri.

Apalagi sambung EBas,  sedari awal dirinya memang telah menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengejar jabatan, kecuali dipercayakan kepadanya.

"Masih ingat dulu di konferkab saya sampaikan itukan?. Buktinya saya terpilih secara aklamasi karena memang pada saat itu sudah tidak ada calon lain yang bisa dipilih. Jadi jelas bukan saya yang agresif,  melainkan hanya menerima harapan besar dari sebagian besar rekan-rekan untuk bisa membesarkan organisasi," kata Edy Basri

Terakhir, Edy Basri meminta kepada segenap rekan-rekannya yang ada dalam kepengurusan PWI Sidrap dan Enrekang untuk bersabar dan menerima apapun keputusan dari PWI Provinsi Sulsel.

"Yakinlah bahwa kemarin kita terpilih secara sah dan legitimate. Bahwa ada kesalahan dalam prosesnya yang dinilai melabrak PD/PRT, biarlah itu menjadi ranah provinsi dan pusat yang mengkajinya. Kita tidak tahu apa-apa karena hanya dipilih," ujar Edy Basri. (*)