Agama dan Negara Apakah Bisa Bersatu?

KAIRO – Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Mesir mengukir acara bersejarah dan perdana, yaitu Sekolah Parlemen 2024. Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan ini adalah tentang konsep agama dan negara bisa bersatu di bawah satu atap atau tidak.

Professor Dr. Sunny Ummul Firdaus guru besar di bidang tata hukum negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) yang hadir sebagai pembicara dalam acara ini mengatakan bila ia sangat kagum pada antusiasme mahasiswa Timur Tengah terhadap keparlemenan.

Menurutnya, stereotip bahwa mahasiswa di Timur Tengah hanya tertarik pada studi agama ternyata terbantahkan dengan partisipasi mereka dalam acara Sekolah Parlemen ini.

“Peristiwa ini mencerminkan dinamika kompleks antara agama dan negara. Di banyak negara, agama sering kali menjadi faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Namun, tantangan muncul ketika agama digunakan sebagai landasan untuk kebijakan publik dan hukum negara. Hal ini dapat memicu ketegangan antar-kelompok atau bahkan konflik di masyarakat,” ungkap Professor Sunny.

Perlu diketahui, Sekolah Parlemen 2024 di Mesir disebut dapat memberikan contoh bagaimana pendekatan inklusif dapat memperkuat integrasi sosial di antara warga negara yang memiliki latar belakang agama yang beragam. 

Mengukir Sejarah

Acara yang diadakan oleh Kementerian Koordinator II PPMI Mesir ini mendapat atensi dan dukungan dari KBRI (kedutaan besar Republik Indonesia) di Mesir, sebelumnya telah terlaksana pula Sekolah Diplomasi yang digelar di KBRI Kairo.

Menurut Professor Sunny, acara ini menjadi sebuah gebrakan baru yang diadakan dalam sejarah mahasiswa Indonesia di Mesir. 

“Sekolah Parlemen 2024 ini memang bukan program unggulan dari kabinet PPMI, namun memang Sekolah Parlemen 2024 ini merupakan program terbaru yang sangat bagus dari PPMI,” ungkapnya.

Tak hanya itu, menurutnya partisipasi aktif dari mahasiswa diaspora Indonesia, yang berasal dari berbagai latar belakang agama, menunjukkan bahwa dialog dan toleransi dapat menjadi jalan untuk mencapai kesatuan dalam keragaman.

Dituntut Untuk Mengesahkan Satu RUU

Selain Professor Sunny, beberapa narasumber juga didatangkan dalam acara ini, seperti Christina Ariani, selaku Anggota Komisi I DPR RI dan Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI via luring dan menggelar telewicara bersama mereka dengan pembahasan yang masih berada di koridor hukum perundang-undangan dan tata laksana penyelenggaraannya di Indonesia.

Wakil Presiden PPMI Mesir Iqbal Ibnu Farhan mengatakan setelah para peserta mendapatkan pembekalan, para peserta dituntut untuk melakukan simulasi sebagai anggota dewan dan mengesahkan satu rancangan undang-undang (RUU) melalui sidang komisi dan paripurna yang akan diadakan pada tanggal 20-21 Juli mendatang.

“Meskipun agama dan negara mungkin memiliki perbedaan dalam orientasi dan fokusnya, acara seperti Sekolah Parlemen 2024 menegaskan bahwa ada cara untuk menyatukan keduanya dalam bingkai yang saling menghormati dan memperkuat. Ini adalah langkah positif menuju masyarakat yang lebih harmonis dan berintegrasi, di mana nilai-nilai agama dan kepentingan negara dapat beriringan menuju kemajuan bersama,” tutur Iqbal Farhan. (*)