Posted by 
SIDRAP, LMN— Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mengikuti dua agenda nasional yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin (21/4/2025). Kegiatan tersebut meliputi Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah serta Sosialisasi Program Sekolah Rakyat.
Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, memimpin jajaran dalam mengikuti agenda nasional tersebut dari Ruang Rapat Wabup Sidrap, Lantai II Kantor Bupati. Turut hadir mendampingi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Siara Barang, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Suharya Anggriani, Kabag Ekonomi Rimba, Kabag Kerja Sama Andi Basse, serta sejumlah perwakilan dari instansi teknis terkait.
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah sendiri merupakan agenda rutin mingguan yang digelar Kemendagri untuk mengevaluasi kondisi dan strategi pengendalian inflasi di daerah. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan turut dihadiri oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, serta sejumlah pejabat dari kementerian terkait lainnya.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya ketersediaan data tunggal kemiskinan nasional yang akurat sebagai dasar utama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.
“Data ini menjadi pegangan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun langkah-langkah pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing,” ujar Tito.
Ia menjelaskan bahwa pengumpulan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu top-down dari pusat dan bottom-up dari daerah. “Beragam skema telah tersedia, namun kunci utamanya adalah keakuratan data tunggal yang digunakan bersama,” tegasnya.
Sementara itu, dalam sosialisasi Program Sekolah Rakyat, Tito menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan program strategis yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut program ini sebagai peluang besar yang harus disambut baik oleh pemerintah daerah.
“Kriteria prioritas dalam pemilihan Sekolah Rakyat adalah daerah yang telah memiliki tempat atau lahan dan bangunan sekolah, serta lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat kota agar memudahkan akses pelajar dan distribusi sarana pendidikan,” jelasnya.
Tito mengungkapkan bahwa saat ini telah masuk sebanyak 356 usulan dari pemerintah daerah terkait pembangunan Sekolah Rakyat, dengan target pembangunan 200 sekolah di tahun pertama 2025.
“Diharapkan, pemerintah daerah dapat bekerja sama erat dengan pemerintah pusat agar program ini tepat sasaran. Anak-anak dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya desil 1 dan 2, menjadi sasaran utama penerimaan siswa,” tandas Tito.
Wabup Nurkanaah menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidrap siap mendukung penuh arahan pemerintah pusat dalam upaya menekan angka inflasi dan mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan.
“Kami akan menindaklanjuti hasil rakor dan sosialisasi ini dengan menyusun langkah-langkah strategis di daerah, termasuk memperkuat basis data kemiskinan dan mengkaji kesiapan infrastruktur untuk program Sekolah Rakyat,” ujar Nurkanaah usai kegiatan.
Dengan mengikuti agenda ini, Pemkab Sidrap menunjukkan komitmennya dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah demi kesejahteraan masyarakat. (*)
Emoticon